Karawang, Trendpurwakarta.info --Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan publik, bukan hanya karena capaian 100 hari kerja Bupati Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati, tetapi juga karena mencuatnya isu keretakan hubungan antara Bupati dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Asep Aang Rahmatullah.
Isu ini mengundang perhatian para pemerhati pemerintahan yang menilai bahwa disharmoni antara pucuk pimpinan dan pejabat birokrasi strategis bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan ke depan.
Isu ini bahkan muncul bersamaan dengan evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Karawang, sebuah momentum yang seharusnya menjadi ajang refleksi dan apresiasi terhadap kinerja awal kepemimpinan baru.
Victor, Ketua Gerakan Taruna Indonesia, mencoba meredam isu tersebut, dalam keterangannya, ia menyebut bahwa spekulasi tersebut tidak berdasar dan meyakini bahwa keduanya adalah sosok pemimpin yang sudah terbukti bersinergi membawa Karawang ke arah yang lebih baik.
“Isu tersebut hanya spekulasi yang tak mendasar, saya yakin mereka berdua adalah pemimpin yang handal. Selama ini, mereka telah bersinergi dalam membawa Karawang lebih maju, sesuai dengan jargon ‘Karawang Maju’,” tegas Victor, saat dimintai keterangan, Minggu (25/05).
Ia juga menilai bahwa kemunculan isu ini tak bisa dilepaskan dari dinamika politik Jawa Barat yang kini menjadi sorotan secara nasional. Menurutnya, meningkatnya ekspos terhadap kepala daerah di Jawa Barat turut memunculkan berbagai opini publik, termasuk spekulasi hubungan antar pejabat.
“Saya justru mengapresiasi 100 hari kerja Bupati Aep yang sudah menunjukkan pencapaian maksimal di berbagai bidang, sesuai dengan janji politiknya. Irama dan ritme antara Bupati dan Sekda seperti simbiosis mutualisme yang saling menguatkan,” tambahnya.
Victor juga menegaskan keyakinannya terhadap kepemimpinan Aep Saepulloh, berdasarkan rekam jejaknya saat menjabat sebagai Wakil Bupati.
“Saya optimis Pemda Karawang di bawah kepemimpinan Aep Saepulloh bisa membawa Karawang menjadi lebih baik. Pengalaman beliau sebelumnya membuktikan komitmen terhadap kemajuan daerah.” pungkasnya
Namun, di balik optimisme tersebut, suara publik tetap memerlukan kejelasan. Sebab, stabilitas hubungan antara kepala daerah dan perangkatnya menjadi kunci utama dalam melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam iklim politik yang semakin terbuka, kepercayaan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin menjaga sinergi, profesionalisme, dan komunikasi yang sehat di internal birokrasi. Sebab, sebagus apapun program kerja, jika tidak didukung soliditas antar pejabat, implementasi di lapangan bisa tersendat. (anz)
0 Komentar