Purwakarta, Trend Info – Proyek pembangunan jalan desa di Kampung Sadang, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, berubah menjadi sorotan tajam dan simbol pemborosan anggaran negara. Pasalnya, jalan sepanjang 181 meter yang menelan dana tak sedikit, yakni Rp 98 juta dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, ini justru berakhir buntu tanpa akses lanjutan, dinilai warga setempat sebagai proyek yang mubazir.
Pengerjaan jalan dengan volume P=181m, L=2,5m, dan T=0,12m ini diklaim tuntas hanya dalam 10 hari. Namun, penelusuran di lapangan menunjukkan fakta yang mencengangkan: jalan mulus yang dibangun dengan rupiah rakyat ini ternyata tidak terhubung ke wilayah manapun, menjadikannya 'monumen' kegagalan perencanaan infrastruktur.
Warga Kecewa, Anggaran Negara "Dibuang Percuma"
Kekecewaan meluap dari masyarakat sekitar. Salah seorang warga dengan nada geram mengungkapkan, "Kami sangat kecewa dengan proyek ini. Jalan ini tidak ada gunanya karena buntu. Anggaran negara seolah-olah dibuang percuma." Keluhan ini menegaskan bahwa proyek tersebut jauh dari kata tepat sasaran, tidak memberikan manfaat signifikan bagi mobilitas maupun perekonomian warga.
Situasi ini sontak memicu pertanyaan serius tentang proses perencanaan, khususnya studi kelayakan, yang dilakukan sebelum dana ratusan juta digelontorkan. Bagaimana mungkin proyek dengan biaya sebesar itu lolos tanpa dipastikan memiliki konektivitas dan kegunaan optimal bagi masyarakat?
Pendamping Desa Tak Dilibatkan, Pejabat Sarankan Koreksi Alokasi
Persoalan ini kian keruh dengan pengakuan dari pihak yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi warga. Pendamping Desa, Tohir, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek kontroversial ini. "Saya tidak pernah diajak berbicara tentang pembahasan proyek jalan buntu tersebut," ujar Tohir saat diwawancarai di acara LKD 2026 Desa Cilangkap, Selasa (4/11).
Bahkan, kritik tajam datang dari internal perangkat desa sendiri. Kasi Pemerintahan, Didin, di waktu dan tempat yang sama, secara lugas menyarankan agar alokasi anggaran lebih baik diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. "Kalo memang jalan buntu kan tidak akan dilalui orang, lebih baik diterapkan di jalan lingkungan gang-gang kecil sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga," komentarnya, menyiratkan bahwa kebutuhan prioritas warga telah terabaikan. Didin berjanji akan segera menemui Kepala Desa untuk membahas masalah ini.
Lampu Merah Perencanaan dan Pengawasan
Proyek jalan buntu ini menambah daftar panjang kasus infrastruktur yang dinilai tidak efektif. Kasus ini menjadi alarm keras yang menyoroti lemahnya mata rantai perencanaan dan pengawasan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat kontraktor pelaksana, dalam mengelola dan merealisasikan Bankeu Provinsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah Purwakarta dan kontraktor pelaksana, belum memberikan keterangan resmi mengenai polemik proyek Rp 98 juta yang berakhir sia-sia ini.
Masyarakat menuntut agar kasus ini segera diusut tuntas, sekaligus menjadi pelajaran berharga. Harapannya, proyek-proyek infrastruktur di masa depan dapat direncanakan dan diawasi dengan lebih cermat, memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat nyata dan optimal bagi kesejahteraan rakyat. (es).
0 Komentar