Purwakarta, Trend Info – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Situ, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, digelar pada Selasa (20/1/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan desa, baik dalam aspek fisik, sumber daya manusia (SDM), maupun pelestarian sumber daya alam (SDA).
Sekretaris Camat Pondoksalam, Dede Ridwan M Nur, SE, mengingatkan bahwa hasil Musrenbang akan dibawa ke tingkat kecamatan, lalu direkapitulasi untuk diusulkan ke kabupaten, provinsi, hingga pusat. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran membuat skala prioritas harus diterapkan, sehingga tidak semua usulan dapat terealisasi dalam satu tahun.
Dalam Musrenbang kali ini, terdapat tiga fokus utama pembangunan:
- Fisik: Pembangunan jalan, kantor desa, serta sarana ibadah seperti Posyandu dan masjid.
- SDM: Peningkatan kecerdasan dan kualitas warga desa.
- SDA: Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam di lingkungan desa.
Kepala Desa Situ Paparkan Anggaran 2026
Kepala Desa Situ, Asep Indra Hardani, menyampaikan bahwa dana desa tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.
- Dana Desa: Rp293.413.000 (turun dari sekitar Rp840 juta).
- Alokasi KDNP: Hampir 60% dialihkan untuk program KDNP, termasuk insentif guru ngaji dan kegiatan sosial.
- BPHP (hasil PBB): Rp95.375.000, dengan capaian pembayaran pajak warga lebih dari 86%.
- Estimasi Konsumsi: Rp130 juta.
- Anggaran Jasa Desa: Rp547 juta.
- Total Rencana Pendapatan Desa 2026: Rp1.065.849.000.
Asep menegaskan bahwa besar kecilnya anggaran bukan untuk dibagi rata, melainkan harus direalisasikan sesuai regulasi. Ia juga menjelaskan bahwa insentif berbeda dengan siltap (penghasilan tetap). Insentif bisa naik, turun, atau bahkan hilang, tergantung kemampuan anggaran desa.
Kepala desa memberikan apresiasi kepada warga atas kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, pajak menjadi tulang punggung pembangunan desa, terutama untuk infrastruktur jalan dan jembatan.
“Alhamdulillah capaian PBB di Desa Situ sudah lebih dari 86%. Ini bukti kesadaran masyarakat yang patut diapresiasi,” ujar Asep.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menyinggung kendala pembangunan akibat ketiadaan tanah desa. Hal ini membuat pembelian lahan untuk pembangunan sulit dilakukan, sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan program dengan regulasi dan hasil musyawarah. (es).
0 Komentar